Dalam bidang pelayanan terhadap
mahasiswa di limgkungan kampus, upaya-upaya telah dilakukan dengan menetapkan
standar pelayanan, dengan harapan pelayanan
yang cepat, tepat, dan transparan dapat terwujud. Namun upaya tersebut belum banyak dinikmati
mahasiswa. Hal tersebut terkait dengan pelaksanaan sistem dan prosedur
pelayanan yang kurang efektif,
berbelit-belit, lamban, tidak merespon kepentingan mahasiswa, dan lain-lain
adalah sederetan atribut negatif yang ditimpakan kepada birokrasi. Indikasi
tersebut merupakan cerminan bahwa
kondisi birokrasi dewasa ini dalam
memberikan pelayanan kepada mahasiswa masih belum sesuai dengan harapan dan keinginan.
Ketidakpuasan terhadap kinerja pelayanan
dunia kampus dapat dilihat dari keengganan mahasiswa berhubungan dengan
birokrasi kampus atau dengan kata lain adanya kesan untuk sejauh mungkin
menghindari birokrasi kampus. Fenomena kurang responsif, kurang informatif,
kurang accessible, kurang koordinasi, kurang mau mendengar
keluhan/saran/aspirasi mahasiswa, inefisiensi dan birokratis, merupakan kondisi
pelayanan yang dirasakan oleh mahasiswa selama ini. Fenomena pelayanan tersebut
disebabkan antara lain oleh masih banyaknya fungsi dan peran yang tumpang
tindih, pihak kampus yang dirasakan masih sentralistik, kurangnya infrastruktur
e-Government, masih menguatnya budaya dilayani bukan melayani, dan prosedur pelayanan.
Kita sering kali berhadapan dengan
pelayanan kampus dimana kebutuhan kita harusnya dilayani dengan baik, namun
kadang kita kecewa dengan hal tersebut. Pelayanan oleh pihak kampus sering kali
hanya menjadi sebuah rutinitas kerja para pegawai yang seharusnya melayani
dengan baik demi kepentingan semua kalangan mahasiswa. Sebagai contoh terkecil
universitas salah satunya layanan terhadap mahasiswa di pihak fakultas. Di situ
kita bisa melihat betapa buruknya sebuah kinerja layanan yang jauh dari
harapan. Mereka memandang sebuah jabatan ataupun bagian kerja adalah sebuah
rutinitas, melayani kebutuhan mahasiswa tanpa adanya profesionalisme ataupun
service yang baik, bahkan jauh dari harapan mahasiswa sebagai customer mereka.
Seperti
kita ketahui, birokrasi kemahasiswaan
di tingkat universitas dan fakultas adalah elemen kampus yang bertanggung jawab
membantu mahasiswa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang
meliputi pelayanan akademik, keperpustakaan, kebirokratan, kemahasiswaan dan pelayanan
administrasi. Jika
dilihat dalam lingkup perusahaan, pelayan atau dengan kata lain pemberi layanan
disebut customer service. Tuntutan mahasiswa terhadap pelayanan di
kampus yang belum berjalan dengan semestinya kadang mendapatkan respons yang
kurang baik dari pihak birokrasi. Bagi sebagian mahasiswa yang tidak mempunyai
keberanian untuk mengkritik maupun meminta haknya hanya bisa mengeluh pasrah
tanpa perlawanan. Bagaimana negara ini bisa maju dan baik kalau orang-orang
yang berada pada posisi penting saja seperti itu?
. Memang tidak semua
orang yang berada dalam tataran birokrasi memberikan pelayanan yang buruk,
hanya beberapa orang saja yang kurang
bertanggung jawab dalam menjalankan perannya. Imbas dari kurang
maksimalnya kinerja birokrasi tersebut mengakibatkan kurang harmonisnya
hubungan antara mahasiswa dan birokrasi, sehingga muncul justifikasi negatif
terhadap birokrasi sendiri. Apabila dituliskan suatu perumpamaan yang bisa
menggambarkan keadaan tersebut adalah “Tidak akan kokoh suatu bangunan jika
elemen-elemen penyusunnya tidak saling menguatkan.” Yang dimaksud elemen-elemen
penyusun bangunan adalah seluruh masyarakat yang berada dalam suatu kampus
yaitu terdiri dari mahasiswa dan birokrasi.
Selama saya menjadi
mahasiswa di Universitas Sumatera Utara tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, banyak mahasiswa yang mengeluhkan tentang pelayanan yang
diberikan oleh birokrasi kampus. Seperti yang pernah dituturkan oleh seorang
mahasiswa ketika mengurus surat izin yang akan digunakan untuk kegiatan
mahasiswa, “Birokrasi kok susah kali, wir. Mau minta surat izin saja
dipersulit, lambat dalam pelayanan, waktu yang bisa digunakan untuk melayani
mahasiswa malah digunakan untuk ngobrol, jadinya kita menunggu lama. Hal tersebutlah yang mendasari mahasiswa Universitas
Sumatera Utara khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik merasa kecewa
disaat hendak mengurus sebuah urusan kemahasiswaan harus bersusah payah untuk
mendapatkannya. Berbagai alasan terlontar yang diterima mahasiswa disaat akan
mendapatkannya, mulai dari jam kerja yang molor, bahkan setiap hari pasti ada
yang tidak masuk karena alasan yang tidak jelas hingga tata cara kerja yang
seolah-olah tidak adanya target dan administratif yang tidak baik menjadikan
semua permasalahan harus ditanggung oleh mahasiswa yang mau tidak mau harus
menyerah kepada mereka, padahal mahasiswa sudah meluangkan waktu dan memenuhi
segala persyaratan. Sungguh ironis disaat mahasiswa harus mendapatkan hak
sebagai mahasiswa namun tidak ada pelayanan yang baik, sedangkan mahasiswa sudah
memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa, mulai dari membayar uang kuliah, dan
berbagai bentuk kewajiban lainnya. Dari sini jelas tidak adanya keseimbangan
antara hak dan kewajiban.
Seharusnya pihak kampus sudah sadar
sepenuhnya arti pelayanan bagi mahasiswa, mulai dari hal-hal yang kecil hingga
besar dimana sudah seharusnya mereka berorientasi pada the real service.(
pelayanan yang sesungguhnya ).
Memang tidak ada bukti bahwa mahasiswa yang tamat dari kampus
dengan sistem pelayanan yang baik, akan menjadi pelayan publik yang baik pula.
Tetapi setidaknya pihak kampus berkontribusi untuk menciptakan suasana
pelayanan publik yang baik. Dengan ’mengalami’ sendiri, diharapkan mahasiswa
yang memiliki jiwa pelayan, semangat mengabdi dapat memberi makna yang berarti
bagi dunia kerjanya nanti.
Mendidik calon-calon pelayan publik memang tidak mudah. Akan
tetapi menciptakan pelayan-pelayan publik yang berkualitas, juga bukan hal yang
mustahil. Bagaimana kalau kita memulainya dari kampus.
Kampus merupakan tempat yang sangat baik dan efektif untuk
memberikan praktek langsung dan pengalaman tentang pelayanan publik yang baik.
Saat ini sudah banyak kampus yang menyediakan berbagai kemudahan seperti kegiatan
academic computing dan collaboration yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan
Tinggi, Sistem Automasi Perpustakaan, penyediaan materi perkuliahan online,
serta bimbingan dan konseling mahasiswa. Ini bentuk-bentuk penyediaan layanan
yang memudahkan, bukan mempersulit.
Nah, kalau pelayan publik sudah baik, mahasiswa selaku maha
yang dilayani, juga harus taat aturan. Jangan sampai sang maha yang tidak taat
aturan, lalu menggoda si pelayan untuk berbuat curang. Jadi terkadang tidak selalu masalah di pihak
pelayan dalam birokrasi, tetapi juga di pihak yang dilayani. Rendahnya kualitas
pelayanan publik direspon pemerintah dengan berbagai cara. Salah satunya dengan
reformasi birokrasi yang gencar digalakkan belakangan ini. Alangkah baiknya
bila upaya tersebut didukung dengan dengan mereformasi sistem pelayanan
mahasiswa di kampus-kampus Indonesia khususnya di Universitas Sumatera Utara.
Semoga kita layak mengharapkan abdi masyarakat yang lebih berkualitas dimasa
depan.
- HIDUP MAHASISWA -
